Pertemuan Bupati-Kepala Kampung Ricuh

MANOKWARI-Pertemuan antara Bupati Manokwari Drs.Dominggus Mandacan dengan para kepala kampung di Sasana Karya Kamis (19/2) dicuh. Aparat kampung yang berjubel di dalam dan di luar ruangan ini berteriak-teriak meminta agar mantan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Drs.Sergius Muabauy, M.Si menghentikan penjelasannya mengenai PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri.
Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.30 WIT dan dihadiri Wabup Ir.D.Buiney,Wakapolres dan sejumlah pejabat ini merupakan kelanjutan dari aksi unjuk rasa damai para kepala kampung sehari sebelumnya. Aparat kampung menuntut agar PNPM Mandiri dipisahkan dengan program otonomi khusus (Otsus) serta tuntutan kenaikan honor.
Aparat kampung mulai berdatangan sejak pagi. Demikian pula terdapat aparat kepolisian yang berjaga-jaga di kantor bupati mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Karena ruangan tak mampu menampung ratusan aparat kampung, sebagian berdiri dan duduk di luar.
Bupati Mandacan menanggapi aksi demo aparat kampung dengan menjelaskan kalau dirinya baru mengetahui penggabungan PNPM Mandiri dengan program Otsus pada Desember 2008. Sedangkan mengenai kucuran dana Otsus tahap kedua dan ketiga baru direalisasikan pada November 2008.
Selanjutnya Bupati Mandacan memberi kesempatan kepada mantan Kadiskesrasos menjelaskan program PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Kampung). Namun di tengah penjelasannya, tiba-tiba sejumlah aparat kampung berteriak-teriak dan meminta Muabuay turun dari mimbar.
Suasana ricuh dengan teriakan-teriakan disertai umpatan tidak layak dipublikasikan. Wakapolres Manokwari sempat beranjak dari tempat duduknya didampingi beberapa anak buahnya dan menemui aparat kampung. Wakapolres meminta agar massa tenang dan mendengarkan penjelasan. Hingga akhirnya suasana dapat dikendalikan. Muabuay langsung menghentikan penjelasannya di tengah jalan.
Penjelasan Bupati Mandacan tampaknya lebih mengena, sehingga para kepala kampung kembali tenang. Menanggapi tuntutan kepala kampung yang menghendaki pemisahan PNPM Mandiri dengan program Otsus, Bupati Mandacan mengatakan, Pemda akan membuat surat ke gubernur. Sedangkan mengenai tuntutan kenaikan honor, dijelaskan kalau Pemkab Manokwari sudah merencanakan kenaikan honor aparat kampung.
''Kita sudah rencanakan, namun besarnya tidak sesuai tuntutan. Jumlah kampung kita cukup banyak dan membebani anggaran daerah,'' jelasnya.***